Ahli HAM PBB sambut baik perjanjian Somalia

20 Agustus - Ahli Independen HAM PBB di Somalia pada hari Senin (20/08) menyambut baik keberhasilan perjanjian perdamaian antar negara Transitional Federal Government (TFG) dengan kelompok oposisi, dan menyebutnya sebagai “pertanda baik” di negara yang porak pornada akibat perang.

 “Perjanjian Djibouti memberikan harapan,” ucap Shamsul Bari dalam pernyataannya yang dikeluarkan oleh Kantor Komisi Tinggi untuk HAM PBB (OHCHR). “Kini kedua belah pihak harus serius melaksanakan perjanjian tersebut agar masyarakat dapat dilindungi dan perdamaian abadi dapat ditanamkan.”

Namun Dr. Bari menambahkan bahwa beliau tetap sangat prihatin dengan kekerasan yang terus berlanjut dan memburuknya HAM di Somalia, dibuktikan dengan adanya pembunuhan terhadap dua warga minggu lalu di dua bis antara Afgooye dan Mogadishu. Masing-masing pihak saling menyalahkan dalam penyerangan tersebut.

Dr. Bari memohon untuk tetap tenang dan agar dampak dari perjanjian genjatan senjata dapat segera diterapkan, serta meminta semua pihak pada konflik ini untuk tetap melaksanakan perjanjian hukum dan HAM. Beliau mengharapkan Komite Keamanan Gabungan dan Komite Tingkat Tinggi - yang keduanya didirikan melalui perjanjian Djibouti - untuk membahas kekerasan tersebut, budaya bebas hukum dan rekonsiliasi nasional.

Setelah perjanjian hari Senin (20/08) tersebut antara TFG dan Aliansi untuk Re-liberalisasi Somalia, kedua pihak berjanji untuk mengakhiri konflik bersenjata antara mereka dan untuk berhenti memberikan pernyataan yang bersifat provokatif. Perjanjian ini dicetuskan oleh Ahmedou Ould-Abdallah, Utusan Khusus Sekretaris-Jenderal untuk Somalia, yang belum pernah menjalankan fungsi pemerintah nasional sejak tahun 1991.

Diterjemahkan oleh Indira Ardiwidjaja