Organisasi kejahatan merupakan ancama bagi operasi penjaga perdamaian - PBB

8 September – Pasukan Penjaga Perdamaian PBB harus melakukan pendekatan yang lebih terkoordinasi guna mencegah bergejolaknya organisasi kejahatan di negara-negara mereka bertugas, menurut pejabat tinggi PBB pada hari Senin (8/9).

Andrew Hughes, Penasihat Kebijakan PBB, mengingatkan bahwa kejahatan semacam ini dapat menjadi “penghalang utama” dari usaha PBB untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di negara-negara yang sedang bangkit dari konflik.

“Berhadapan dengan kejahatan terorganisir sangat rumit, tapi salah satu keuntungannya yang kita miliki di masyarakat paska konflik adalah akibat infrastruktur yang hancur, maka kejahatan terorganisir lebih terlihat,” tutur beliau.

“Namun demikian, karena negara-negara tersebut sering kali tidak memiliki sistim hukum yang berfungsi secara utuh, yang menangani kejahatan terorganisir merupakan sebuah tantangan.”

Polisi masyarakat dan para ahli penegak hukum berkumpul di Stockholm bulan lalu untuk sebuah pertemuan selama dua hari di Dewan Penasihat Polisi Masyarakat Internasional (IPAC), yang di organisir oleh Divisi Kepolisian dari Departemen Operasi Penjaga Perdamaian PBB (DPKO).

Taklimat kepada jurnalis pada hari Senin (8/9) pada pertemuan Stockholm, Hughes mengatakan bahwa para peserta menyadari bahwa “kejahatan terorganisir terdiri dari berbagai jaringan dan cara terbaik untuk menganani jaringan tersebut adalah melalui sebuah jaringan pula” antara semua pelaku kebijakan polis masyarakat internasiona dan para penegak hukum.

Banyak operasi penjaga perdamaian telah diberikan mandat untuk menangani kejahatan terorganisir, bersama dengan pasukan helm biru yang mengambil bagian dalam kegiatan “pemberantasan kelompok-kelompok” di Haiti, melawan perdagangan narkoba di Afghanistan dan di Guinea-Bissau, menangani perdagangan gelap di Timor-Leste dan melawan perdagangan senjata di Republik Demokratik Kongo (DRC).

Polisi masyarakat telah menjadi komponen yang paling cepat pertumbuhannya dalam penjaga perdamaian PBB, Hughes mengatakan bahwa jumlah petugas kepolisian yang memiliki wewenang antara Januari 2006 hingga tahun ini. Kini ada sekitar 12.000 polisi PBB di lapangan. Presentase polisi wanita juga telah dilipatgandakan, meningkat selama empat tahun terakhir dari 4 persen menjadi 8 persen.