“Kami berusaha menghindari segala bentuk intervensi asing, terutama intervensi militer,” menurut El Araby, menambahkan bahwa draf resolusi tersebut juga menyerukan penghormatan penuh terhadap integritas territorial dan persatuan bangsa Suriah.
Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Hamad bin Jassim bin Jabr Al-Thani, mengatakan kepada Dewan bahwa inisiatif LAS untuk mengakhiri kekerasan di Suriah “menjadi sia-sia”, karena Pemerintah Negara tersebut tidak menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama.
“Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pertumpahan darah belum berhenti, bahwa mesin pembunuh masih berfungsi, dan bahwa kekerasan terus menyebar,” kata Al-Thani berbicara dalam kapasitasnya sebagai ketua komite menteri-menteri Arab mengenai masalah Suriah.
“Pada hari ini kami mendatangi Dewan untuk meminta Anda semua menjalankan tanggung jawab Anda, sesuai yang tercantum di Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengatasi tragedI kemanusiaan di Suriah, dengan mengesahkan resolusi yang mendukung inisiatif Arab terbaru yang disahkan dalam resolusi yang dihasilkan Dewan Kementrian LAS di Kairo pada 22 Januari,” beliau menambahkan.
“Kami juga menyerukan Dewan Keamanan untuk mengambil semua langkah berdasarkan resolusi yang disahkan oleh LAS, terutama mengenai resolusi ekonomi dan larangan kunjungan ke Suriah. Kami tidak menyerukan diadakannya intervensi militer. Kami mengadvokasi dikerahkannya tekanan ekonomi konkrit agar rezim Suriah menyadari bahwa sangatlah penting untuk dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kami juga tidak mengharapkan perubahan rezim, karena ini merupakan masalah yang harus diputuskan oleh rakyat Suriah sendiri,” beliau menambahkan.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengesampingkan perbedaan dan memberikan dukungan kepada rakyat Suriah.
“Situasi di Suriah unik dan membutuhkan pendekatan tersendiri, yang ditentukan berdasarkan keadaan yang terjadi di sana. Dan itulah persisnya yang diajukan oleh Liga Arab – sebuah jalan menuju transisi politik yang dapat mempertahankan persatuan dan keutuhan Suriah.
Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, menyerukan kepada dewan untuk bersatu mendukung rencana LAS untuk memfasilitasi penyelesaian konflik yang damai.
“Kegagalan untuk mewujudkan hal tersebut dapat mengganggu kredibilitas institusi tersebut, mengkhianati rakyat Suriah, menghina Liga Arab, dan melalaikan tanggung jawab Dewan tersebut,” menurut Hague.
Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar Ja’afari mengatakan bahwa negaranya menolak “intervensi internasional”, dengan mengatakan bahwa “tanah air kami didirikan oleh rakyat.” Menurut beliau, negaranya akan terus melindungi rakyat dari unsur bersenjata. Beliau mengecam apa yang disebutnya sebagai “upaya tergesa-gesa” untuk mengintervensi urusan dalam negeri Suriah dengan menciptakan opini publik yang menyesatkan.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, menekankan kepada Pemerintah Suriah dan kelompok oposisi untuk mengirimkan perwakilan mereka ke Moskow dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk mengadakan kontak informal tanpa syarat.
“Ini memungkinkan kedua pihak di Suriah untuk membahas banyak masalah dalam agenda nasional tanpa batasan, terutama dalam proses persiapan dialog antar-Suriah. Pada saat ini sangatlah penting untuk melibatkan diri dalam dialog yang memungkinkan diwujudkannya persetujuan mengenai masa depan politik Negara tersebut.” Beliau menekankan kepada Dewan untuk memainkan “peran yang konstruktif” dalam proses tersebut.
PBB telah beberapa kali memperingatkan pemimpin Suriah untuk mengakhiri kekerasan, dengan Sekretaris-Jenderal Ban Ki-moon menyerukan Presiden Bashar Al-assad untuk “berhenti membunuhi rakyatnya sendiri” dan beralih ke jalan yang lebih demokratis dan menuruti seruan rakyat untuk representasi dan penghormatan terhadap HAM.
Dalam kunjungannya ke Yordania pada hari Selasa (31/1), Ban menyatakan bahwa “jauh lebih penting untuk mengakhiri pertumpahan darah dan kekerasan, untuk memulai solusi politis yang kredibel guna menyalurkan aspirasi rakyat Suriah dan melindungi kebebasan mendasar mereka.”
|
