Dewan Keamanan perpanjang mandat misi politik PBB di Burundi

20 Desember 2011 – Dewan Keamanan pada hari Selasa (20/12) memperpanjang mandat misi politik PBB di Burundi, dan menekankan bahwa negara tersebut harus terus melakukan kemajuan dlam melindungi hak asasi manusia, memberantas korupsi, merombak sektor keamanan dan memajukan pembangunan ekonomi.

Dalam sebuah resolusi yang diadopsi secara mutlak, Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 Negara menyetujui mandat Kantor PBB di Burundi (BNUB) – dimana kantor ini merupakan penerus dari misi PBB yang dimulai awal tahun ini – dan diperpanjang hingga 15 Februari 2013.

Resolusi menekankan bahwa Pemerintah dari African Great Lakes harus terus melanjutkan upayanya untuk mencapai perdamaian, dan mengingat bahwa semua kemajuan ini telah tercapai setelah bertahun-tahun berperang.

Teks menyebutkan “tata pemerintahan yang demokratis, memberantas korupsi, reformasi sektor keamanan, melindungi sipil, keadilan dan mempromosikan perlindungan terhadap HAM, dengan memperhatikan secara khusus kepada perempuan dan anak-anak serta minoritas yang rentan dan termarginalisasikan,” yang merupakan masalah yang dihadapi oleh Burundi.

Dewan Keamanan meminta Pemerintah dan komunitas internasional untuk fokus kepada memperbaiki pembangunan sosio-ekonomi, khusunya yang menyangkut segmen kependudukan yang terpengaruh oleh konflik sebelumnya.

Anggota Dewan juga menekankan bahwa masih banyak tindakan yang harus dilakukan terhadap HAM, dengan adanya pelanggaran yang terus terjadi, termasuk pembunuhan tanpa melalui proses hukum dan tindakan penyiksaan, serta pembatasan gerak terhadap media, masyarakat madani dan partai politik oposisi.

Resolusi meminta adanya sebuah penyelidikan yang “menyeluruh, dapat dipertanggungjawabkan, tidak memihak dan trasnparan atas berbagai kejahatan yang serius” dan mendesak pihak berwajib untuk mendukung Komisi Independen Hak Asasi Manusia dan Ombudsman yang baru saja berdiri.

Awal bulan ini, Karin Landgren,kepala BNUB dan Perwakilan Khusus Sekretaris-Jenderal untuk Burundi, mengatakan kepada Dewan dalam sebuah taklimat bahwa pengadilan terhadap 21 orang atas pembantaian di bulan September terhadap 39 orang dalam sebuah bar di ibu kota, Bujumbura, “akan menjadi sebuah uji coba bagi sistem pengadilan Burundi yang independen.”

Tetapi beliau menambahkan bahwa itu adalah kasus pembunuhan dan insiden yang terisolasi di negara yang telah membuat kemajuan dalam meredakan ketegangan politik dalam negeri , seperti dengan bergerak hubungan antara pemerintah dan partai politik yang semestinya.