Kepala PBB desak Asia untuk pimpin atasi masalah global

19 November 2011 – Sekretaris-Jenderal Ban Ki-moon pada hari Sabtu (19/11) menantang kawasan Asia dan Pasifik untuk mengambil alih atasi persoalan internasional, termasuk, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, akses terhadap pangan dan energy, Hak Asasi Manusia dan pemberdayaan perempuan.

“Kini adalah saatnya untuk Asia, dan ASEAN (Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara), khususnya, untuk benar-benar mengambil peran global,” tutur Ban dalam sebuah konferensi di sela-sela KTT ASEAN di Bali, Indonesia.

“Kepada para pemimpin yang berkumpul, saya mengatakan bahwa dunia memerlukan bantuan Anda, kepemimpinan Anda. Dunia memerlukan Asia untuk terlibat penuh dalam menghadapi tantangan besar yang kita hadapi saat ini.”

Ban menyambut baik Deklarasi Bersama dalam Kemitraan yang Komprehensif antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan ASEAN yang ditandatangani pada hari Sabtu (19/11) di Bali, dan menuturkan bahwa hal tersebut membangun landangan yang lebih kuat dan memperkenalkan berbagai kerjasama yang baru, termasuk sebuah mekanisme untuk lebih melakukan komunikasi secara teratur dan melakukan berbagai tindakan yang sama.

“Kami seharusnya lebih mampu untuk berdiskusi mengenai berbagai masalah, termasuk masalah rumit dan lebih sensitive,” tutur Ban dalam sambutannya di KTT ASEAN. PBB dan ASEAN telah saling membantu dalam persoalan Myanmar menuju demokrasi, Ban menambahkan.

Ban mengatakan pembangunan berkesinambungan adalah “perihal nomor satu” dalam sebuah kerjasama antara PBB dan ASEAN, dan mengingatkan bahwa Asia memahami hubungan antara perubahan iklim, kelangkaan air, kekurangan energy, kesehatan global dan keamanan pangan dan nutrisi.

Pada hari Sabtu (18/11), Ban bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, dan kedua pemimpin tersebut membahas masalah perselisihan perbatasan antara Kamboja dan Thailand, serta hak asasi manusia dan tata pemerintahan yang baik.

Ban menyuarakan harapannya bahwa kerjasama PBB-ASEAN akan terus berkembang dibawah kepemimpinan Kamboja tahun depan.

Pada Kamar Luar Biasa dalam Peradilan Kamboja (ECCC) yang didukung oleh PBB, Sekretaris-Jenderal PBB mendesak seluruh Pemerintah untuk menghormati dan mendukung proses peradilan yang independen, dan terus menjaga kerjasama yang penuh dengan pengadilan.

Dibentuk dibawah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2003 oleh PBB dan Pemerintah Kamboja, ECCC adalah sebuah pengadilan independen yang terdiri dari pejabat Kamboja dan hakim serta pegawai internasional.

Pengadilan ditugaskan untuk membawa mereka yang bertanggungjawab atas kekejaman yang telah dilakukan di era Khmer antara 1975 dan 1979 dimana sebanyak dua juta orang terbunuh.