PBB desak apresiasi lebih besar terhadap budaya dan kreativitas masyarakat adat

9 Agustus 2011 – Sekretaris-Jenderal Ban Ki-Moon hari ini mendesak dunia untuk mengakui hak masyarakat adat untuk mengawasi hak cipta atas karya mereka. Beliau mengatakan mereka membutuhkan bantuan untuk melindungi, mengembangkan serta mendapatkan kompensasi yang adil untuk warisan budaya dan pengetahuan tradisional mereka.

“Masyarakat adat menghadapi banyak tantangan dalam memelihara identitas, tradisi dan adat mereka. Kontribusi mereka dalam bidang kebudayaan kerap dieksploitasi dan dikomersialisasi, dengan pengakuan yang kecil atau bahkan tidak ada sama sekali,” Ban mengatakan dalam pesan untuk menandai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia.

“Saya mendorong semua negara anggota untuk mengambil langkah konkrit untuk menghadapi tantangan yang dihadapi masyarakat adat –termasuk di antaranya marjinalisasi, kemiskinan, dan kehilangan lahan, wilayah, serta sumber daya. Semua Negara juga harus berjanji untuk mengakhiri pelanggaran HAM berat yang dialami masyarakat adat di berbagai belahan dunia,” tutur beliau.

Beliau mengemukakan bahwa ada 5000 kelompok masyarakat adat yang berbeda di 90 negara, yang merupakan lebih dari lima persen populasi dunia –seluruhnya sekitar 370 juta orang. Mereka adalah penjaga dari warisan budaya yang sering kali punah dengan begitu cepat.

“Kami melihat kreativitas dan inovasi mereka dalam seni, susastra, dan ilmu pengetahuan,” tutur Ban, menambahkan bahwa kontribusi tersebut disoroti oleh tema perayaan tahun ini, yaitu “Desain Pribumi: Merayakan Cerita dan Budaya, Menciptakan Masa Depan Kita.”

“Mendekati Konferensi Dunia untuk Masyarakat Adat pada 2014, saya mendesak semua Negara Anggota untuk bekerja sama dalam kemitraan penuh dengan masyarakat adat untuk mengidentifikasi ide-ide dan  rencana tindakan dalam pertemuan penting ini,” tutur beliau, menyerukan perlunya ada kerjasama memperkuat hak-hak dan mendukung aspirasi mereka

Dalam pernyataannya untuk hari besar tersebut, Navi Pillay, Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mencatat bahwa masyarakat adat diseluruh dunia telah kehilangan, atau terancam kehilangan lahan, wilayah dan sumber daya alam peninggalan leluhur mereka sebagai hasil dari eksploitasi yang mengatasnamakan “pembangunan”.

Beliau mengatakan bahwa proyek pengolahan sumber daya alam seperti penambangan menggunakan lahan dan air secara intensif, dan seringkali berdampak langsung kepada hak bersama masyarakat adat terhadap lahan dan wilayahnya.

“Sangat sering kita melihat konflik antara perusahaan, masyarakat adat dan negara menyangkut  proyek pembangunan, yang dilakukan tanpa konsultasi atau persetujuan  masyarakat banyak yang hak atas tanahnya dirampas,” tutur Pillay.

Hak atas pembangunan merupakan hak asasi bagi semua, dan masyarakat adat berhak menjelaskan dan menetapkan pembangunan bagi mereka sendiri. Pada hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, mari kita pastikan bahwa pembangunan bagi sebagian orang tidak merugikan hak asasi orang lain,” tutur beliau.

Achim Steiner, Direktur Eksekutif dari Program Lingkungan PBB (UNEP), mengatakan bahwa UNEP bekerjasama dengan masyarakat adat di berbagai daerah  -termasuk  Artik, Afrika dan negara-negara berkembang yang terletak di pulau-pulau kecil  -untuk  menyoroti fakta bahwa lebih dari dua per tiga sumber daya alam di  bumi juga merupakan wilayah tradisional sebagian besar masyarakat adat.

Direktur Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), Irina Bokova, mengatakan masyarakat adat memiliki  beberapa solusi atas tantangan global. Mereka bicara dalam sebagian besar bahasa kemanusiaan dan telah menghidupkan keragaman budaya dan sumberdaya alam. ”Mereka juga mengembangkan sistem pengetahuan dengan wawasan yang unik untuk pembangunan berkelanjutan,” tutur beliau.

Anthony Lake, Direktur Eksekutif Dana PBB untuk Anak-anak (UNICEF), menyerukan adanya upaya terpadu untuk mengatasi hambatan yang mencegah anak-anak komunitas adat mendapatkan layanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang. Beliau menunjukkan bahwa mereka mempunyai angka partisipasi sekolah yang rendah, angka putus sekolah yang tinggi, serta prestasi sekolah yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang bukan berasal dari masyarakat adat.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dan mitra lainnya demi memenuhi hak kesehatan komunitas tersebut. Sementara itu, Michelle Bachelet, Direktur Eksekutif Badan Perempuan PBB, menekankan perlunya mengakhiri kekerasan berdasarkan gender dan memperbaiki status ekonomi semua perempuan, termasuk mereka yang paling termajinalisasi dalam komunitas adat.

Francis Gurry, Direktur-Umum Badan PBB untuk Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), dalam pesannya mengatakan bahwa pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional memiliki potensi ekonomi yang dapat menjadi dasar bagi usaha komunitas dan industri budaya, serta berkontribusi bagi pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Sekretaris Eksekutif dari Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati, Ahmed Djoghlaf, dan Jan McAlpine, Direktur Forum Sekretariat Kehutanan PBB, juga menyoroti peran penting komunitas adat  dalam usaha konservasi global.

Patricia Velasquez, aktris dan model keturunan masyarakat adat Venezuela, pada hari Selasa (09/08) akan memberikan sambutan melalui pesan video kepada Markas Besar PBB, menyoroti hasil kerja Yayasan Wayuu Taya yang didirikannya untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat adat Amerika Latin, sekaligus memelihara dan menghormati tradisi, budaya dan kepercayaan mereka. 

“Dalam setiap desain tradisional ada cerita yang mewakili warisan budaya, tradisi dan spiritualitas dari setiap individu maupun komunitas. Dengan melindungi hasil karya, seniman yang menciptakan, serta pengetahuan yang ada dibaliknya dari penyalahgunaan atau eksploitasi sangatlah penting demi melestarikan budaya masyarakat adat.

“Di Wayuu Taya, kami melihat bagaimana kerajinan adat dapat dikembangkan menjadi bisnis berkelanjutan yang merayakan sekaligus memelihara tradisi masyarakat. Partisipasi penuh masyarakat adat dalam setiap kebijakan yang berdampak kepada mereka merupakan kunci,” tutur Velasquez.

Diterjemahkan oleh: Dinda Aprilita Putri