Pejabat PBB desak Israel dan Palestina untuk lebih berupaya akhiri konflik

24 Januari 2012 – Seorang pejabat politik senior PBB pada hari Selasa (24/01) mendesak Israel dan Palestina untuk melipatgandakan upaya guna mengakhiri masalah tersebut, mengakhiri konflik dan membentuk sebuah negara Palestina yang merdeka dan demokratis yang akan berdampingan dengan Israel.

“Kepemimpinan diperlukan guna menjamin sebuah proses untuk maju dengan dukungan dari mitra regional dan internasional,” tutur Oscar Fernandez-Taranco, Wakil-Sekretaris-Jenderal untuk Urusan Politik saat beliau memberikan taklimat kepada Dewan Keamanan mengenai situasi di Timur Tengah.

Beliau mengatakan kepada debat terbuka Dewan, yang mendengarkan masukan dari 40 pembicara, bahwa juru runding dari Israel dan Palestina telah memulai pertemuan pada tanggal 3 Januari dibawah fasilitasi Raja Abdullah dari Jordan dan Menteri Luar Negeri Jordan, dan dihadiri oleh Quartet – sebuah kelompok diplomatik yang menyatukan PBB dengan Uni Eropa, Rusia dan Amerika Serikat. Ini adalah pertama kalinya kedua belah pihak mengadakan dialog secara langung dalam 15 bulan.

“Kedua belah pihak mulai membahsa masalah penting yang berkaitan dengan teritori dan keamanan,” tutur Fernandez-Taranco. “Mereka juga membahasa berbagai cara untuk membangun keyakinan dan menciptakan sebuah lingkungan yang positif agar dialog tersebut berhasil,” beliau menambahkan.

“Tidak komunitas internasional maupun para pihak dapat melepaskan kesempatan ini. Sekretaris-Jenderal terus meminta kepada para pemimpin Israel dan Palestina untuk menunjukkan visi mereka, keberanian dan determinasi untuk mencapai sebuah perjanjian perdamaian yang bersejarah yang akan memenuhi aspirasi rakyat dari kedua belah negara,” tutur Fernandez-Taranco.

Keadaan di daratan, namun, terus menyubangkan ketegangan, tutur beliau kepada Dewan. Kegiatan penyelesaian, termasuk di Tepi Barat dan Yurusalem Selatan, berlanjut selama masa pelaporan. Kekerasan antara rakyat Israel dan Palestina terus berlanjut.

Dalam perihal kekecauan di Suriah, Fernandez-Taranco mengatakan kepada Dewan bahwa pertumpahan darah dan pelanggaran terhadap HAM harus segera berhenti untuk memulai sebuah proses politik yang dilakukan oleh Suriahyang dapat dipertanggungjawabkan dan inklusif di negara tersebut.

“Kami berharap bahwa komunitas internasional akan bertindak dalam langkah-langkah yang koheren guna mendukung upaya yang sedang dilakukan untuk mencapai sebuah hasil damai atas konflik tersebut, beliau menuturkan.

PBB juga terus berupaya untuk mengawasi aliran pengungsi Suriah ke Lebanon, tuturnya, dan menambahkan bahwa Komisioner Tinggi HAM PBB (UNHCR) dan Pemerintah Lebanon telah mencatat lebih dari 5,660 pengungsi asal Suriah. Peningkatan angka pengungsi yang signifikan diakibatkan oleh pendaftaran pengungsi yang ditingkatkan, beliau menambahkan.