Saat Rakyat Kongo siap memilih, Ban ajak untuk lakukan pemilihan yang damai dan aman

27 November 2011 – Sekretaris-Jenderal Ban Ki-moon pada hari Minggu (27/11) mendesak politikus dan pemilih di Republik Demokratis Kongo (DRC) untuk memastikan bahwa pemilihan presiden dan parlemen pada hari Senin (28/11) dapat dilaksanakan dengan damai dan lancar.

Dalam sebuah pernyataan Ban menggambarkan pemilihan ini sebagai “peristiwa penting bagi kemajuan negara terhadap stabilisasi dan pembangunan” dan menekankan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada proses pemilihan.

Beliau memanggil “semua pemimpin politik dan rakyat Republik Demoktrasi Kongo untuk berlatih menahan diri selama proses pemilihan untuk memastikan bahwa pemilihan diadakan dalam situasi yang damai dan aman.

“Saya mengajak mereka untuk menyesuaikan diri terhadap ketentuan konstitusi yang relevan dan peraturan pemilihan yang mempromosikan debat demokratis agar menghargai hasil dari pemungutan suara dan untuk menangani perselisihan yang mungkin terjadi, melalui mediasi dan saluran-saluran legal yang telah dibentuk.”

Ban memuji the DRC's Independent National Electoral Commission (INEC) atas “peran penting mereka dalam mengorganisir pemilihan pada waktunya,” dan juga pada misi penjaga perdamaian PBB bagi DRC (MONUSCO) dan Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk dukungan mereka selama proses.

Beliau juga berharap bahwa banyak pengamat nasional dan internasional, bersama dengan saksi-saksi partai politik, akan hadir di tempat pemilihan pada hari Senin (28/11) dan selama proses pemilihan.

Di samping itu, Perwakilan Spesial Sekretaris-Jenderal untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik Margot Wallstrom mengatakan hal tersebut “sangat tidak dapat diterima” bahwa komandan milisi Ntabo Ntaber Sheka, yang dituntut atas pemerkosaan masal yang terkenal di wilayah timur DRC kota Walikale tahun lalu dan namun tetap, melakukan kampanye untuk mendapatkan kedudukan di parlemen.

Sheka dituntut pada bulan Januari atas kejahatan kekerasan seksual setelah ditangkap karena serangan di bulan Juli-Agustus 2010 di Walikale, dimana setidaknya 387 masyarakat sipil diperkosa dalam 4 hari oleh anggota dari dua kelompok bersenjata -- the Mai Mai Sheka dan the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (dikenal dalam singkatan bahasa Perancis, FDLR).

“KomandanMilisi Sheka telah dituntut untuk kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap penduduk Walikale,” tutur beliau. “Sekarang meminta mereka memilih pada pemilihan hari Senin tidak ada artinya selain penghinaan.

“Saya mengimbau badan penegak hukum untuk melaksanakan surat perintah penangkapan komandan milisi Sheka dan membawanya ke hadapan hukum secepatnya. Kejadian mengerikan yang terjadi di Walikale musim panas lalu menciptakan protes secara global. Bebas dari hukuman bukanlah pilihan.”

Diterjemahkan oleh Marita Kurniasari Permata Dewi