Siklus kekerasan etnis di Sudan Selatan harus berakhir, menurut pejabat PBB

8 Januari 2012 – “Siklus kekerasan” antara berbagai etnis di negara bagian Jonglei, Sudan Selatan, harus diakhiri, sesuai dengan peringatan dari pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Negara yang baru merdeka tersebut. Pemerintah, pemimpin gereja, kelompok masyarakat sipil, dan masyarakat dihimbau untuk memainkan peranannya dalam mencapai perdamaian di daerah yang terganggu konflik tersebut.

Hilde F. Johnson, Perwakilan Khusus Sekretaris-Jenderal dan kepala Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS), pada hari Sabtu (7/11) mengunjungi kota Tibor dan desa Fartait di Jonglei. Keduanya merupakan lokasi serangan terbaru yang dilakukan oleh kelompok pemuda bersenjata dari masyarakat Lou Nuer, yang telah terlibat bentrokan mematikan selama tahun lalu dengan masyarakat Murle di Jonglei.

Didampingi oleh Jenderal Moses Obi, Komandan Pasukan UNMISS, serta perwakilan diplomatik dari Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris, Johnson mengunjungi sebuah klinik sementara yang didirikan oleh Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk merawat penduduk sipil yang terluka. Beliau juga menemui penduduk dan pengungsi yang telah kembali ke Pibor dan Fartait setelah serangan tersebut.

Badan PBB yang didukung oleh UNMISS, telah meluncurkan sebuah operasi bantuan besar di Jonglei –sebuah daerah terpencil di sebelah timur Negara tersebut- untuk membantu kurang lebih 60.000 penduduk sipil yang membutuhkan bantuan darurat. Distribusi jatah makanan telah dimulai di Pibor dan akan terus dilanjutkan di kota dan daerah lainnya.

“Kita harus memastikan siklus kekerasan ini dihentikan,” beliau mengatakan. “Penduduk Jonglei dari berbagai sisi telah terlalu lama menderita. Keamanan dan keselamatan harus didahulukan. Ini berarti upaya yang berkomitmen, terkoordinasi, dan kooperatif harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat untuk memastikan stabilitas.”

Johnson menyambut keputusan Pemerintah Sudan Selatan untuk mengerahkan pengamanan ekstra di daerah tersebut, walaupun terdapat tantangan-tantangan bersifat logistic. Beliau menyerukan agar lebih banyak pasukan dialokasikan di buffer zone antara dua masyarakat etnis.

Perwakilan Khusus juga menyerukan agar Pemerintah bergerak cepat dalam mendirikan kelompok perdamaian untuk menghadapi permasalahan di Jonglei beserta penyebabnya, dengan bekerja sama dengan pimpinan gereja, kelompok masyarakat sipil, dan masyarakat.

“Hanya dengan cara ini kita dapat mencegah kekerasan dan krisis kemanusiaan di masa depan,” beliau mengatakan.

Sebuah kelompok HAM telah ditugaskan oleh UNMISS ke daerah tersebut untuk menyelidiki pelanggaran HAM dan memastikan laporan media mengenai jumlah korban. Tetapi beliau juga mengemukakan bahwa pejabat setempat di Pibor, Joshua Kenyi, telah mengatakan bahwa jumlah korban yang sebelumnya telah dilaporkan masih belum dapat dipastikan.

“Hal ini sesuai dengan penilaian awal kami pada hari Jumat dan informasi dasar yang tersedia mengenai daerah yang terpengaruh. Baik informasi tersebut maupun temuan yang saya dapatkan hari ini, tidak satupun menunjukkan bukti yang dapat mendukung angka-angka yang dilaporkan media.”

Pemerintah Sudan Selatan juga melakukan investigasi terhadap peristiwa di Jonglei untuk menciptakan akuntabilitas, dan Johnson menyebutnya sebagai langkah yang “sangat positif”.

Sudan Selatan menghadapi konflik antaretnis baru setelah memperoleh kemerdekannya pada Juli tahun lalu, ketika pemilih mendukung pemisahan diri dari Sudan pada referendum yang dilaksanakan sebelumnya.

UNMISS telah memperkokoh keberadaannya di daerah utama di Jonglei untuk melindungi penduduk sipil setelah terjadinya kekerasan belakangan ini, serta melanjutkan patrol udara dan darat harian. Tetapi misi tersebut telah berulang kali menekankan bahwa mempertahankan perdamaian dan stabilitas merupakan tanggung jawab utama Pemerintah.

Diterjemahkan oleh Anisa Menur