Pejabat tinggi PBB telah berbicara mengenai tuduhan adanya kuburan massal, penghilangan paksa terhadap penduduk sipil, pembunuhan di luar hukum, dan penyerangan terhadap etnis tertentu.
Dalam pernyataannya pada hari Minggu (24/7), Amos mengungkapkan keprihatinannya atas ditahannya pasokan bahan bantuan untuk daerah Kordofan Selatan, yang berbatasan dengan Sudan Selatan yang baru merdeka, oleh SPLM-N.
“Rekan-rekan kemanusiaan, yang telah beroperasi di daerah ini sebelum terjadinya konflik, telah mendistribusikan bantuan darurat, termasuk pangan dan obat-obatan dasar ke 70.000 orang penduduk di daerah pegunungan Kordofan Selatan,” beliau menyatakan.
“Bagaimanapun juga, saya mengkhawatirkan bagaimana penduduk dapat bertahan hidup jika persediaan makanan darurat yang mereka terima habis. Konflik yang terjadi tidak memungkinkan mereka untuk bercocok tanam, dan mereka akan terus bergantung pada bantuan pangan darurat yang selama ini disediakan oleh badan kemanusiaan.”
Amos –yang menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai agar mengizinkan bantuan dibawa masuk- menekankan bahwa jika badan kemanusiaan tetap tidak diberikan akses ke penduduk, “Maka mereka tidak akan bisa memeriksa persediaan bantuan kemanusiaan, maupun mengetahui berapa banyak yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang rentan tersebut.”
Diterjemahkan oleh Anisa Menur |
